Renstra 2016-2021

BAB I

 

PENDAHULUAN

 

 

1.1.        Latar Belakang

 

Rencana  Stretegis  Dinas  Pertanian  Tanaman  Pangan  dan  Hortikultura  2016 -2021 disusun  sebagai  perwujudan   amanah   Undang-Undang   Nomor  17 tahun 2007   tentang Rencana  Pembangunan  Jangka  Panjang  Nasional  (RPJPN)  2005-2025   dan  Peraturan Presiden  RI   nomor  2  tahun  2015  tentang  Rencana  Pembangunan   Jangka  Menengah   (RPJMN) 2015 -2019   dan   RPJMD   Kota   Denpasar  tahun   2016 -2020 . Dalam RPJPN yang   saat   ini  memasuki   tahap  ke – 3  (2015 -2019)  difokuskan  untuk  memantapkan  pembangunan secara menyeluruh  dengan  menekankan pemabngunan kompetitif  perekonomian  yang  berbasis   sumberdaya   alam  yang tersedia.  Sumberdaya manusia  yang berkualitas   dan kemampuan  penguasaan  ilmu pengetahuan  dan teknologi   (IPTEK) .  Sedangkan   RPJMN  2015-2019   sebagai   tahapan  ketiga   dari   RPJPN   2005-2025  memprioritaskan pada upaya  mencapai kedaulatan pangan , kecukupan energy dan pengelolaan sumberdaya maritime dan kelautan .

Pada RPJMN tahap -3 (2015-2019), sector  pertanian  tetap menjadi sector penting dalam pembagunan  ekonomi  ekonomi nasional. Peran strategis sektor  pertanian tersebut  digambarkan  dalam kontribusi sektor pertanian dalam penyedia bahan pangan dan bahan  baku industry ,penyumbang PDB, penghasil devisa Negara ,penyerap tenaga kerja ,sumber utama  pendapatan rumah tangga pedesaan ,penyedia bahan pakan dan bioenergi, serta berperan dalam upaya penurunan  emisi gas rumah kaca .

Pada RPJMN 2015-2019, NAWA CITA  menjadi agenda prioritas Kabinet Kerja dengan mengarahkan  pembangunan pertanian ke depan untuk mewujudkan  kedaulatan pangan ,agar Indonesia  sebagai bangsa dapat mengatur dan memenuhi kebutuhan pangan rakyatnya  secara  berdaulat.

Kedaulatan pangan   diterjemahkan  dalam bentuk  kemampuan bangsa dalam hal :  (1) mencukupi  kebutuhan pangan dari produksi dalam negeri (2)  mengatur kebijakan pangan secara mandiri, serta (3) melindungi dan menyejahterakan petani sebagai pelaku utama  usaha pertanian pangan. Peningkatan kedaulatan  merupakan salah satu bagian dari Agenda 7 Nawa Cita yaitu mewujudkan kemandirian  ekonomi dengan menggerakan sektor ekonomi domestic.

Rencana Strategis Kementrian Pertanian tahun 2015-2019 dengan arah kebijakan pemantapan Kedaulatan Pangan maka kementrian  pertanian menyusun  dan melaksanakan 

Empat kebijakan  Membangun Pertanian sebagai berikut : (1) melakukan upaya percepatan peningkatan produksi melalui pemanfaatan secara optimal sumberdaya pertanian,(2) melaksanakan koordinasi kebijakan di bidang peningkatan  diversifikasi pangan dan pemantapan ketahanan pangan ,(3) membangun dengan pendekatan kawasan ,pengarusutamaan gender dan menjalin kerjasama internasional,(4) memperkuat factor pendukung kesuksesan pembangunan pertanian.

 

Pada RPJMD Kota Denpasar  tahun 2016-2020 PADMAKSARA  menjadi agenda utama program kepala daerah Kota Denpasar  pada point ke dua yaitu  Mengembangkan dan menperkuat Kelembagaaan Pelatihan SDM dan Sistem Ekonomi  Kerakyatan menuju Kota Kompeten dengan  33 program  yaitu program ke 7  Meningkatkan kualitas produksi  pertanian,peternakan,perikanan dan perkebunan.

 

Perencanaan Strategis Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar   merupakan perencanaan lima tahunan yang memuat visi, misi, tujuan, sasaran dan strategi (cara mencapai tujuan dan sasaran) yang disusun sebagai wujud komitmen jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan  dan Hortikultura  Kota Denpasar dalam meningkatkan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam visi, misi, tujuan dan sasaran.

 

Untuk mewujudkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, Kebijakan dan Program dalam Renstra ini, maka setiap tahunnya akan dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT) dan Rencana Kerja Anggaran (RKA) secara proporsional dan terukur serta menentukan jenjang tanggung jawab terhadap keberhasilan maupun kegagalan dalam pelaksanaannya antara lain : Staf dan Eselon IV bertanggungjawab pada Kegiatan, Eselon III bertanggungjawab pada Program, dan Eselon II bertanggungjawab pada Kebijakan.

 

Sebagaimana amanat UU No. 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2006tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, maka setiap SKPD wajib menyusun Rencana Kerja Tahunan (RKT), demikian juga halnya Dinas Pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura  Dengan sumberdaya yang tersedia, jajaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  berupaya menyusun dan melaksanakan RKT guna mewujudkan  Meningkatnya Produksi dasn Produktivitas Tanaman Pangan dan Hortikultura. Dalam menyusun RKT pada Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar  ada beberapa hal yang mendapat perhatian seperti : (a) Tugas pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pertanian dan Hortikultura , (b) Capaian kinerja tahun sebelumnya, (c) Permasalahan yang diprediksi muncul pada tahun mendatang dan (d) Indikasi alokasi dana yang diperkirakan pada tahun-tahun mendatang.

 

Fungsi Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar ,dalam pembangunan daerah, khususnya pembangunan pada bidang pertanian adalah sebagai instrumen untuk memberikan arah dan acuan pembangunan guna meningkatkan kinerja pembangunan di bidang pertanian, Tanaman Pangan dan Hortikultura , serta menjadi dasar dalam penyusunan evaluasi kinerja Dinas.

Dengan ke dua  sasaran Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yaitu  Meningkatnya  produktivitas tanaman pangan dan hortikultura dan meningkat kemampuan SDM Pertanian

         Dengan sasaran tersebut diatas maka  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura mempunya sasaran sebagi berikut : (1)  Meningkatnya  Ketersediaan pangan ,(2) Meningkatnya Pelaku Usaha dan pemasaran hasil pertanian,meningkatnya kemampuan petani dan lemabaga petani,(3) Meningkatnya kemampuan petani dibidang teknologi tepat guna .

 

 

Pembangunan Daerah merupakan subsistem dari pembangunan nasional dan rencana strategis SKPD merupakan subsistem dari Perencanaan Pembangunan Daerah, oleh karenanya penyusunan Rencana strategis SKPD harus sinergis dengan dokumen perencanaan lainnya. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, diharapkan:

 

Ø            Dapat dirumuskan tujuan dan sasaran pembangunan daerah yang , konsisten dengan visi, misi program Walikota  serta memperhatikan program prioritas kementerian terkait;

Ø            Dapat memberikan arah perkembangan daerah, sehingga dapat lebih dipahami oleh masyarakat, dengan demikian mengembangkan sense of ownership dari rencana strategis;

Ø            Memastikan bahwa sumber daya dan dana daerah diarahkan untuk menangani isu dan permasalahan prioritas dalam perencanaan pembangunan dan penanaman modal;

 

Ø            Menyediakan basis untuk mengukur sejauh mana kemajuan untuk mencapai tujuan dan mengembangkan mekanisme untuk menginformasikan perubahan apabila diperlukan;

Ø            Dapat dikembangkan kesepakatan untuk memadukan semua sumber daya alam mencapai tujuan;

Ø            Dapat dirumuskan fokus dan langkah-langkah yang lebih jelas untuk mencapai tujuan pengembangan daerah; dan

Ø            Dapat dihasilkan pengembangan daerah yang lebih produktif, efisien dan efektif.

 

1.2.      Landasan Hukum

 

Dalam masa lima tahun, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Deanpasar  sebagai SKPD yang dipimpin oleh pejabat eselon II di lingkungan Pemerintah Kota Denpasar  juga diwajibkan menyusun Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kinerja Tahunan yang dilengkapi dengan indikator kinerja dan target kinerja sebagai alat ukur keberhasilan pencapaian sasaran dan kegiatan. Rencana Kinerja Tahunan tersebut berfungsisebagai perencanaan operasional yang menjadi dasar pengajuan anggaran berbasis kinerja.

 

Sebagaimana disebutkan di atas, dengan terbitnya Peraturan Walikota  Denpasar  Nomo 45 Tahun 2014  tentang Rincian Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar , maka pelaksanaan Renstra SKPD disusun berdasarkan beberapa landasan sebagai berikut :

 

( 1 ).  Landasan Idiil yaitu Pancasila,

 

( 2 ).  Landasan Konstitusional yaitu UUD 1945,

 

( 3 ).  Landasan Operasional  :

 

·      Undang-undang Nomor 1 Tahun 1992 Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Denpasar (Lembaran Negara Republic Indonesia Tahun 1992 Nomor 9,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3465 );

·      Undang-Undang  Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republi8k Indonesia  tahun 2013 Nomor 47 , Tambahan lembaran Negara republic Indonesia Nomor 4287 );

·      Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara  Republik  Tahun 2004 Nomor 104,Tambahan Lembaran Negara  Republik  Indonesia  Nomor 4421 ) ;

·      Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang perimbangan  Keuangan antara Pemerintahan Pusat dan Pemerintah  daerah (Lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4438 );

·      Undang-Undang Nomor 17 tentang Rencana Pembangunan  Jangka Panjang Nasioanal  Tahun 2005-2025(lembaran Negara republic Indonesia Tahun 2007 Nomor 33 );

·      Undang-Undang  Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-unadangan  (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82,Tambahan  Lembaran Nrgara Republik Indonesia  Nomor 5234 ) ;

·      Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia  Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587 ), sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan  Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang  Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Undang-Undang  Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 24 Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia Nomor 5657 );

·      Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor  165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia  Nomor 4593 );

·      Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2008 tentang Pembagaian Urusan Pemerintah Antara Pemerintah ,Pemerintah Daerah Propinsi dan Pemerintah Daerah  Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik  Indonesia   Tahun 2007 Nomor 82,Tambahan Lembaran Negara Republik  Indonesia Nomor 4737 );

·      Peraturan Pemerintah Nomor 8  tahun 2008 tentang Tahapan ,Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian  dan Evaluasi Pelaksanaan  Rencana Pembangunan  Daerah (Lembaran Negara Republik  Indonesia  Tahun 2008  Nomor 21,Tambahan Lembaran Negara republic Indonesia  Nomor 4817 );

·      Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2005 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Menengah  Tahun 2004 -2009;

·      Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2010 tentang Pelalsanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008  tentang Tahapan,Tata Cara Penyusunan ,Pengendalian,dan Evaluasi  Pelaksanaan Rencana Pemabangunan Daerah;

·      Peraturan Daerah Kota Denpasar Nomor 1 Tahun 2009 tentang  Renacana Pembangunan Jangka Panjang  Daerah (RPJPD) 2005 -2025 (Lembaran Daerah Kota Denpasar Tahun 2009 Nomor 1);

 

1.3. Maksud dan Tujuan Penyusunan Renstra

 

 

Renstra Dinas PertanianTanaman pangan dan Hortikultura Kota Denpasar  Tahun 2016 s/d 2021 merupakan Rencana Pembangunan Kota Denpasar  dalam urusan Pembangunan Pertanian dalam kurun waktu 5 tahun, sebagai penjabaran periode kedua Naskah Teknokratik RPJMD Kota Denpasar  Tahun 2016 – 2021. Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasar Tahun 2016-2021  ditetapkan dengan maksud untuk memberikan arah kebijakan pembangunan pertanian di Kota Denpasar sebagaimana visi dan misi Walikota terpilih , sehingga setiap stakeholders dan komponen masyarakat dapat berpartisipasi sejak perencanaan, pelaksanaan maupun kontrol sosial guna mewujudkan pembangunan Kota Denpasar yang berdaya guna dan berhasil guna.

 

Tujuan Penyusunan Renstra Dinas Pertanian,Tanaman Pangan dan Hortikultura Tahun 2016 s/d  2021 adalah, menyediakan dokumen perencanaan komprehensif dalam urusan Perencanaan Pembangunan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang akan digunakan sebagai acuan dalam :

1.          Penyusunan Rencana Kinerja Tahunan (RKT),

2.          Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

3.          Sebagai sumber hukum dalam pelaksanaan pembangunan Perencanaan Pembangunan  selama lima tahun.

 

4.          Sebagai acuan dalam penilaian kinerja pembangunan dalam bentuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

 

1.4.      Sistematika Penulisan

 

Sebagaimana amanat Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah, sistematika Perencanaan Strategis (Renstra) Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  Tahun 2016 s/d 2021  terdiri atas :

 

BAB     I       P E N D A H U L U A N

 

Pada bab ini berisi tentang Latar Belakang yang menguraikan secara ringkas : Pengertian Renstra, Fungsi Renstra dalam penyelenggaraan pembangunan daerah, Proses penyusunan Renstra, Keterkaitan Renstra Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, dengan RPJMD, Renstra K/L  dan Renstra Kota, dan dengan Renja Dinas Pertanian Tanaman pangan dan Hortikultura .

Landasan Hukum : memuat penjelasan tentang Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Daerah, dan ketentuan peraturan lainnya yang mengatur tentang SOTK,kewenangan  SKPD,  serta  pedoman  yang  dijadikan  acuandalam penyusunan perencanaan dan penganggaran SKPD.Maksud          dan  Tujuan  Penyusunan          Renstra                berisi  tentang:penjelasan          tentang                maksuddantujuandaripenyusunan Renstra SKPD.Sitematika Renstra memuat tentang; pokok bahasan dalampenulisanRenstraSKPD,sertasusunangarisbesarisidokumen.

 

BABII        PROFIL  LAYANAN  DINAS  PERTANIAN TANAMAN  PANGAN DAN HORTIKULTURA

 

Pada bab ini menguraikan tentang : informasi peran (tugas dan fungsi) SKPD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah, mengulas secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki SKPD dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian penting yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra SKPD periode sebelumnya, mengemukakan capaian program prioritas SKPD yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan RPJMD periode sebelumnya, dan mengulas hambatan-hambatan utama yang masih dihadapi dan dinilai perlu diatasi melalui Renstra SKPD ini.

 

Bab ini juga memuat Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi SKPD menguraikan secara singkat; Memuat penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan SKPD, struktur organisasi SKPD, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon di bawah Kepala SKPD. Uraian tentang struktur organisasi SKPD ditujukan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana SKPD (proses, prosedur, mekanisme).

Sumberdaya memuat; penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki SKPD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, mencakup sumber daya manusia, aset/modal, dan unit usaha yang masih operasional

Kinerja SKPD memuat; tingkat capaian kinerja SKPD berdasarkan sasaran/target Renstra SKPD periode sebelumnya, menurut SPM untuk urusan wajib, dan/atau indikator kinerja pelayanan SKPD dan/atau indikator lainnya seperti MDGs atau indikator yang telah diratifikasi oleh Pemerintah.

Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan SKPD; Bagian ini mengemukakan hasil analisis terhadap Renstra

K/L dan Renstra SKPD Kota, hasil telaahan terhadap RTRW, dan hasil analisis terhadap Kajian Lingkungan Hidup Strategis yang berimplikasi sebagai tantangan dan peluang bagi pengembangan pelayanan SKPD pada lima tahun mendatang. Bagian ini mengemukakan macam pelayanan, perkiraan besaran kebutuhan pelayanan, dan arahan lokasi pengembangan pelayanan yang dibutuhkan.

 

BABIII      ISU-ISU   STRATEGIS   BERDASARKANTUGAS   DANFUNGSI

 

Bab ini memuat:Identifikasi  Permasalahan  Berdasarkan  Tugas  dan  FungsiPelayanan    SKPD;    Pada    bagian    ini    dikemukakanpermasalahan-permasalahan   pelayanan   SKPD   besertafaktor-faktor yang mempengaruhinyaTelaahan Visi, Misi, dan Program Bagian ini mengemukakan; apa sajatugas dan fungsi SKPD yang terkait dengan visi, misi, sertaprogram.

Selanjutnyaberdasarkanidentifikasipermasalahanpelayanan SKPD dipaparkan apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan SKPD yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tersebut. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis memuat; apa saja faktor-faktor penghambat dan pendorong dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari implikasi Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.

Penentuan Isu-isu Strategis ; pada bagian ini direview kembali faktor-faktor dari pelayanan SKPD yang mempengaruhi permasalahan pelayanan SKPD ditinjau dari: gambaran pelayanan SKPD, sasaran jangka menengah pada Renstra K/L sasaran jangka menengah dari Renstra SKPD Kabupaten/Kota, dan implikasi RTRW bagi pelayanan SKPD, implikasi KLHS bagi pelayanan SKPD.

Strategi Kebijakan memuat; rumusan pernyataan strategi dan kebijakan SKPD dalam lima tahun mendatang

 

 

BAB     IV   VISI,  MISI,  TUJUAN  DAN  SASARAN,  STRATEGI  DAN KEBIJAKAN

 

 

Bab ini menjelaskan pernyataan visi, dimana visi Wali Kota Terpilih  . Visi pada  hakikatnya  merupakan  pernyataan  kehendak  tentang  apa  yang ingin dan mungkin dapat dicapai dalam kurun waktulimatahun.         Visidisusunmengacu    pada      visiRPJMDKota  Denpasar  2016-2021.          Misidisusun      untukmenjabarkan         visi         yang      telah      ditetapkan.Misidijabarkanmenjadi          tujuan   dan        sasara.  Untuk  mencapaitujuandansasaran ditetapkan strategi yaitu cara mencapai tujuan dansasaran,              yang terdiri atas kebijakan, program dan kegiatan.

 

BABV      RENCANA PROGRAM PRIORITAS DISERTAI DENGAN KEBUTUHAN PENDANAAN INDIKATIF

 

 

Bab ini menguraikanpengertian program, yaitu instrument kebijakan                                                                          yangberisisatuataulebihkegiatanyang dilaksanakan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, untuk mencapai tujuan  dan sasaran yangtelah ditetapkan. Bab ini berisi rencana program dankegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, danpendanaan indikatif(Perumusan  rencana  program,  kegiatan,  indikator  kinerja,kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif).

 

BAB                  VI         PENETAPAN INDIKATOR KINERJA

 

 

Pada bagian ini dikemukakan indikator kinerja SKPD yang

 

mengacu pada tujuan dan sasaran, serta secara langsung

 

menunjukkan kinerja yang akan dicapai SKPD dalam lima

 

tahun     mendatang       sebagai        komitmen      untuk     mendukung

 

pencapaian  tujuan  dan  sasaran  RPJMD.  Indikator  kinerja

 

SKPD yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

 

BAB                 VII       PENUTUP

 

Bab ini menguraikan tentang penutup yang meliputi kaidah

 

pelaksanaan dan penutup.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BAB II

 

PROFIL  LAYANAN  DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HORTIKULTURA KOTA DENPASAR

 

 

 

2.1. TUGAS, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI SKPD

 

Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  sebagai salah satu Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), merupakan unsur pelaksana Otonomi Daerah Pemerintah Kota Denpasar  yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas, berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

 

Berdasarkan Peraturan Walikota Denpasar  Nomor tentang Uraian   Peraturan Walikota Denpasar Nomor 45  Tahun  2014

tentang urain tugas Jabatan pada organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar .

 

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi tersebut secara struktur organisasi, Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, sebagai Dinas Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

 

1).    Perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya. Bidang

Pertanian  Tanaman pangan dan Hortikultura

 

2). Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum sesuai dengan lingkup tugas bidang Pertanian Tanaman Pangan .

 

3).  Membina dan melaksanakan tugas sesuai dengan lingkup tugas bidang  Pertanian  Tanaman Pangan dan Hortikultura .

 4). Melaksanakan tugas lain yang diberikan  oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsi di bidang  Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura.

 

       Selanjutnya berdasarkan Peraturan Walikota  Nomor 45 Tahun 2014tentang uraian tugas jabatan pada organisasi Dinas Daerah Kota Denpasar ,  maka masing-masing pejabat memiliki uraian tugas sebagai berikut :

 

Kepala Dinas

 

Dalam

menyelenggarakan

tugas

pokoknya,

Kepala

Dinas

Kepala Dinas Pertanian, Perkebunan dan Peternakan mempunyai fungsi :

 

           

 

a.          Menetapkan program kerja  Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  berdasarkan rencana strategis  Dinas sebagai pedoman  pelaksanaan tugas

b.          Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura

c.          sesuai dengan program yang telah ditetapkan dan kebijakan pimpinan agar target kerja tercapai sesuai dengan rencana ;

d.         Membina bawahan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman pdengan cara mengadakan  rapat/pertemuan dan bimbingan secara berkala agar diperoleh kinerja yang diharapkan:

e.          Mengarahkan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan tugas ,tanggung jawab ,permasalahan dan hambatan serta ketentuan yang berlaku untuk ketepatan dan kelancaran pelaksanaan tugas;

f.           Membuat perumusan kebijakan teknis Bidan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan kewenangan yang ada sebagai pedoman dalam pelaksanaaan tugas ;

g.          Menyelenggaraan pelayanan pelayanan umum,urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura yang meliputi Bidang Bina Program,Bidang Produksi Pertanian,Tanaman Pangan,dan Hortikultura ,Bidan Sumber Daya Pertanian,Bidang Pembinaan dan Pemasaran hasil Pertanian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk meningkatkan produksi pertanian;

h.          Memnerikan rekomendasi di Bidang Pertanian Tanman Pangan dan Hortikultura sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk kelancaran proses perijinan;

i.            Melaksanakan pembinaan kesekretariatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk terciptanya  tertib administrasi dan kelancaran pelaksanaan tugas;

j.            Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura dengan cara membandingkan antara program kerja dan kegiatan yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana kerja yang akan datang;

k.          Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikulturasesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas kinerja ;dan

l.            Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pinpiman bail lisan mapupun tertulis.

m.        menyampaikan saran dan pertimbangan kepada Bupati tentang langkah-langkah yang perlu diambil dalam bidang pertanian, peternakan, peternakan dan sarana prasarana pertanian;

n.          mengkoordinasikan seluruh bawahan sesuai dengan bidang tugas masing-masing;

                menyelenggarakan sistem pengendalian intern;

                memonitor serta mengevaluasi hasil pelaksanakan tugas bawahan agar sasaran dapat dicapai sesuai dengan program kerja dan ketentuan yang berlaku;

o.          menilai prestasi kerja bawahan berdasarkan rencana kerja, hasil yang dicapai sesuai ketentuan yang berlaku sebagai bahan pertimbangan dalam pengembangan karier;

                melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan;

p.          melaporkan hasil pelaksanaan tugas/kegiatan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas.

 

2.                   Sekretaris

Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, mempunyai tugas merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas kesekretariatan, meliputi urusan umum, rumah tangga dan kepegawaian, program, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan.

 

Dalam menyelenggarakan tugas pokoknya, maka sekretaris mempunyai fungsi :

a.    Menyusun  rencana operasional di lingkungan Sekretariat  berdasarkan  rencana  program dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

b.      Mendistribusikan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ;

c.    Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Sub bagian di lingkungan Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur  yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas   ;

d.    Menilai pelaksanaan tugas   bawahan di lingungan Sekretariat secara berkala sesuai denga peraturan dan prosedur yuang berlaku untuk mencapai target kinerja yang di harapkan  ;

e.    Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional dan penyelenggaraan tugas –tugas Bidang serta memberikan pelayanan administrasi sesuai dengan program kerja yang telah ditetapkan dan ketentuan yang berlaku agar terjalin sinkronisasiperencanaan pemerintahan Kota dengan perencanaan Dinas ;

f.     Melaksanaan pengelolaan urusan umumdan kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku untuk mewujudkan sitem pengelolaan administrasi dan kepegawaian yang baik;

g.    Melaksanakan penegelolaan urusan keuangan sesuai dengan Standar Akuntasi Pemerintahan untuk mewujudkan tata kelola keuangan yang baik;

h.    Mengevaluasi  pelaksanaan tugas Sekretariat dengan cara membandingkan antar rencana operasional dan tugas yang ntelah dilaksanakan  sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan dating ;

i.      Membuat laporan pelaksanaan tugas Sekretariat sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas  Sekretariat  ; dan

j.      Melaksanakan tugas kedinas lain yang  diberikan pimpinan bail lisan maupun tertulis.

 

3 .      Bidang Bina Program mempunyai tugas  :

a.    Menyusun rencana operasional di lingkungan Bidang Bina Program berdasarkan rencana program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura  serta petunjuk pinpiman sebagai pedoman pelaksanaan tugas ;

b.    mendistribusikan tugas kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Bina Program sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.    Memberikan petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Program sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaklsanaan tugas; ;

d.   Menilai pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bina Program secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk  mencapai target kinerja yang diharapkan;;

e.    Melaksanakan  urusan perencanaan program Dinas berdasarkan rencana masing-masing  BIidang ,Sekretariat, dan UPTD  sebagai pedoman dalam pelaksanaan kegiatan ;

f.     Melaksanakan pengelolaan data statistik dan informasi Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura berdasarkan petunjuk  teknis yang telah ditetapkan sebagai pedoman perencanaan ;

g.    Melaksanaan urusan evaluasi dan pelaporan berdasarkan hasil kegiatan sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan ;

h.    Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Bina Program dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan dating;

i.      Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Program sesuai dengan tugas  yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Bina  Program ; dan

j.      Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan  baik lisan maupun tertulis.

 

3.      Bidang Produksi mempunyai tugas 

 

a.    Menyusun rencana opersaional rencana opersional di lingkungan Bidang produksi  berdasarkan rencana  program Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura setra petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan  tugas ;                                    

b.    mendistribusikan  tugas kepada kepala seksi  di lingkungan BIdang Produksi sesuai dengan tugas pokok  dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ;

c.    memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada kepala seksi di lingkungabn Bidang Produksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;

d.   menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Produksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.    melaksanaan pembinaan ,pengembangan produksi padi,palawija dan hortikultura sesuai prosedur yang berlaku untuk mencapai target produksi;

f.     melaksanakan bimbingan ,pengawasan,penyediaan dan penggunaan benih ,pupuk ,alat dan mesin  pertanian berdasarkan prosedur yang berlaku agar sesuai dengan anjuran dan standarteknis;

g.    melaksanakan pemantauan dan pengawasan peningkatan produksi serta produktivitas tanaman pangan dan hortikultura sesuai prosedur yang berlaku agar produksi yang dihasilakn baik secara kualitas dan kuantitas;

h.    mengevaluasi  pelaksanaan tugas Bidang Produksi  dengan cara membandingkan antara rencana operasional  dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang kana dating;

i.      membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Produksi sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan  secara berkala sebagai akuntabilitas  Bagian Pemerintah;dan

j.      melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan bak lisan maupun tertulis.

 

4        Bidang Pembinaan dan Pemasaran Hasil Pertanian mempunyai tugas :

 

a.        Menyusun rencana operasional di lingkungan  Bidang Pembinaan dan Pemasaran hasil pertanian berdasarakan rencana program Dinas Pertanian  Tanaman Pangan dan Hortikulrtura serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b.       Mendistribusikan tugas kepada Kepala Seksi di Lingkungan Bidang Pembinaan dan Pemasaran  Hasil Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas  yang diberikan dapat dijalankan efektif dan efisien ;

c.       Memberi petunjuk  pelaksanaan tugas  kepada kepala Seksi di lingkungan Bidang Pembinaan dan pemasaran  Hasil Pertanian sesuai peraturan  dan prosedur yang berlaku  agar dapat terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas ;

d.      Menyelia pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Bidang Pembinaan dan Pemasaran hasil Pertanian secara berkalasesuai dengan peraturan  dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;

e.       Melaksanakan pedoman dan pembinaaan pengembangan teknologipanen,pasca panen,dan pengolahan hasil pertanian dengan menyiapkan Juklak/Juknis guna keseragaman data;

f.       Menyediakan dukungan/fasilitas kerjasama dengan sumber sumber permodalan melalui koordinasi langsung untuk penguatan modal usaha;

g.      Melakukan analisa dan pembinaan pengembangan usaha pertanian dengan mengumpulkan data dari para petani agar dapat mengetahui perkembangan kegiatan usaha tani;

h.      Melaksanakan pembinaan dan pengembangan pemasaran hasil pertanian dengan cara menyiapkan Juklak dan Juknis dalam rangka pengawasan  distribusi hasil pertanian;

i.        Melaksanakan pembinaan dan pengembanganpemasaran hasil pertanian dengan mengadakan /mengikuti pameran dalam rangka promosi produk usaha pertanian;

j.        Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang pembinaan dan Pemasaran hasil Pertanian dengan cara membandingkan anatara rencana opersaional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan  sebagai bahan laporan kegiatan dan rencana yang akan datang;

k.      Membuat laporan pelaksanaan  tugas Bidang pembinaan dan pemasaran hasil Pertanian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Pemmbinaan dan Pemasaran hasil pertanian ;dan;

l.        Melaksanakan tugas kedinasan lain yang di berikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

Bidang Pembinaandan pemasaran hasil pertanian dipimpin oleh seorang  kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada kepala Dinas pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura melalui Sekretaris.

 

5.        Bidang Sumber daya Pertanian mempunya tugas :

a.        Menyusun rencara rencana operasional di lingkungan Bidang Sumber daya Pertanian berdasarkan rencana program Bidang Sumber Daya Pertanian  berdasarkan rencana program Dinas Pertanian tanaman pangan dan Hortikultura serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan  tugas :

b.      Mendistribusikan  tugas kepada Kepala Seksi  di Lingkungan Bidang Sumber Daya Pertanian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab  yang ditetapkan agar tugas  yang diberikan  dapat dijalankan efektif dan efisien;

c.       Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada Kepala Seksi di lingkungan Bidang Sumber Daya Pertanian sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

d.      Menyelia pelaksanaan  tugas bawahan di lingkungan Bidang Sumber Daya Pertanian secara berkala sesuai dengan prosedur yang berlaku  untuk mencapai hasil yang diharapkan ;

e.        Memantau dan mengavaluasi pemanfaatan lahan dan air irigasi sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk mencapai hasil yang diharapakan;

f.       Menetapkan pedoman teknis dan bimbingan pengeloalaan lahan dan air irigasi sesuai ketentuan  yang berlaku  untuk mencapai target yang diharapkan dan efisiensi dari sumber Daya Pertanian;

g.       Menyusun pedoman pengkajian dan penerapan teknologi Pertanian

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapai kenerja yang diharapkan serta untuk perangkat Sumber Daya Pertanian ;

h.      Melaksanakan pemantau ,pengendalian  Hama penyakit sesuai prosedur yang berlaku agar sasaran kerja dapat tercapai sesuai dengan target;

i.        Mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Pertanian dengan cara membandingkan antara rencana operasional dan tugas tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan  kegiatan dan rencana yang akan datang;

j.        Membuat laporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Pertanian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas Bidang Sumber Daya Pertanian :dan

k.      Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.

 

6.             Jabatan Fungsional

 

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas sesuai dengan keahlian dan kebutuhan.

 

Untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, maka disusun struktur organisasi dan mekanisme kerja sebagaimana bagan berikut ini.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      Tabel 2.1     PERATURAN  WALIKOTA DENPASAR  NOMOR 45 TAHUN 2014

 

TENTANG  URAIAN TUGAS JABATAN PADA ORGANISASI DINAS DAERAH KOTA  DENPASAR

 

STRUKTUR DAN TATA KERJA

DINAS PERTANIAN TANAMAN PANGAN DAN HOTIKULTURA

 

 

KEPALA DINAS

SEKRETARIS DINAS

SUBAG KEPEGAWAIAN

SUBAG KEUANGAN

SUBAG UMUM

BIDANG SUMBERDAYA PERTANIAN

SEKSI PENGKAJIAN DAN PENERTAPAN TEKNOLOGI

SEKSI PERLINDUNGSN TANAMAN

KEPALA  UPTD PERMBENIHAN

BIDANG PEMBINAAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN

SEKSI BINA USAHA PERTANIAN

SEKSI PEMASARAN HASIL

KEPALA UPTD PENYULUHAN

BIDANG PRODUKSI

BIDANG BINA PROGRAM

SEKSI PERENCANAAN

SEKSI PRODUKSI PADI DAN PALAWIJA

SEKSI INFORMASI DAN STATISTIK

SEKSI SARANA DAN PRASARANA PERTANIAN

SEKSI EVALUASI DAN PELAPORAN

SEKSI PRODUKSI HORTIKULTURA

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

KASUBAG TU UPTD PENYULUHAN

KASUBAG TU UPTD PEMBENIHAN

SEKSI PEMBINAAN MUTU DAN PASCA PANEN

SEKSI SUMBER DAYA LAHAN DAN AIR

 


 

2.2.      Sumber Daya SKPD

 

2.2.1. Sumber Daya Manusia

 

Untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya,pada tahun 2016 Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura, di dukung oleh  )  orang pegawai terdiri dari :

 

1.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak

61 orang

2.

Pegawai Kontrak sebanyak

30 orang

3   

Pegawai Pembantu PPL                                                                       

5 orang

 

Dilihat dari komposisi pendidikannya, dari 61  orang jumlah pegawai Dinas PertanianTanaman Pangan dan Hortikultura Kota Denpasa terdiri atas : S2 sebanyak 7 orang, S1 sebanyak 33 orang, Diploma sebanyak 1 orang, SLTA sebanyak  17 orang, SLTP sebanyak   1  orang dan SD sebanyak            1  orang. Berdasarkan komposisi jabatan, maka Dinas Pertanian  Pertanian Tanaman dan Hortikultura, Kota Denpasar  memiliki  25  orang Pejabat Struktural terdiri dari :

Ir. I Gede Ambara Putra, M. Agb

23

Sep

Desa Ubung Kaja

Air Mati


22

Sep

I made sutawan

LPJ padam





Apakah Informasi yang tersaji pada Website Dinas Pertanian, Tanaman Pangan & Hortikultura Kota Denpasar, bermanfaat bagi Anda?